Hasil Sidang BPUPKI : Penentu Masa Depan Indonesia
Infouniversitas.com - Pada bulan Juni 1945, sekelompok tokoh terkemuka Indonesia bertemu di Jakarta untuk membentuk Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI). Sidang BPUPKI menjadi tonggak sejarah penting dalam proses kemerdekaan Indonesia.
Dalam artikel ini, kita akan membahas Hasil sidang BPUPKI dan pengaruhnya terhadap masa depan Indonesia. Badan Penyelidik Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI) adalah badan yang didirikan pada tahun 1945 untuk membahas usaha-usaha persiapan kemerdekaan Indonesia.
Sidang-sidang BPUPKI menjadi tonggak penting dalam sejarah Indonesia karena dijadikan dasar bagi pembentukan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) yang merdeka pada tanggal 17 Agustus 1945.
Sidang BPUPKI terdiri dari dua kali pertemuan, yaitu sidang BPUPKI pertama pada tanggal 29 Mei - 1 Juni 1945 yang membahas dasar negara Indonesia, dan sidang BPUPKI kedua pada tanggal 10-17 Juli 1945 yang membahas bentuk negara dan rancangan Undang-Undang Dasar (UUD). Hasil dari sidang-sidang BPUPKI tersebut menjadi dasar bagi pembentukan negara Indonesia yang merdeka.
Latar Belakang Terbentuknya BPUPKI
 |
| Hasil Sidang BPUPKI |
Pada masa pendudukan Jepang di Indonesia, terdapat gerakan perjuangan untuk merdeka dari penjajahan Belanda yang semakin meningkat. Pada tanggal 29 April 1945, Jepang mengumumkan "Deklarasi Pemerintahan Jepang tentang Pembentukan Negara Indonesia" yang memberikan janji untuk mengakui kemerdekaan Indonesia setelah perang dunia berakhir.
Untuk mempersiapkan kemerdekaan Indonesia, pada tanggal 1 Maret 1945, Jepang membentuk Badan Penyelidik Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI) yang terdiri dari para tokoh nasional dari berbagai latar belakang, seperti politisi, ulama, tokoh masyarakat, dan lain-lain.
BPUPKI bertugas untuk membahas usaha-usaha persiapan kemerdekaan Indonesia setelah Jepang menyerah kepada Sekutu pada Perang Dunia II. BPUPKI bertugas untuk mempersiapkan dasar negara Indonesia dan rancangan Undang-Undang Dasar (UUD) serta membentuk pemerintahan yang baru setelah kemerdekaan Indonesia dideklarasikan.
Sidang pertama BPUPKI diadakan pada tanggal 29 Mei - 1 Juni 1945 yang membahas dasar negara Indonesia. Sementara itu, sidang kedua BPUPKI diadakan pada tanggal 10-17 Juli 1945 yang membahas bentuk negara dan rancangan Undang-Undang Dasar (UUD). Dengan dibentuknya BPUPKI, Indonesia semakin mendekati kemerdekaannya dari penjajahan Belanda.
Hasil dari sidang-sidang BPUPKI menjadi tonggak penting dalam sejarah Indonesia karena dijadikan dasar bagi pembentukan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) yang merdeka pada tanggal 17 Agustus 1945. Meskipun begitu, proses perjuangan kemerdekaan Indonesia masih berlanjut hingga pengakuan kedaulatan Indonesia oleh Belanda pada tahun 1949.
Hasil sidang BPUPKI
Badan Penyelidik Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI) didirikan pada tanggal 1 Maret 1945 di bawah pemerintahan Jepang yang saat itu menduduki Indonesia. Tujuan dibentuknya BPUPKI adalah untuk membahas usaha-usaha persiapan kemerdekaan Indonesia setelah Jepang menyerah kepada Sekutu pada Perang Dunia II.
Anggota BPUPKI terdiri dari tokoh-tokoh nasional dari berbagai latar belakang, seperti politisi, ulama, tokoh masyarakat, dan lain-lain. Sidang BPUPKI pertama diadakan pada tanggal 29 Mei - 1 Juni 1945 dan membahas dasar negara Indonesia. Sementara itu, sidang BPUPKI kedua diadakan pada tanggal 10-17 Juli 1945 dan membahas bentuk negara dan rancangan Undang-Undang Dasar (UUD).
Hasil dari sidang-sidang BPUPKI menjadi tonggak penting dalam sejarah Indonesia karena dijadikan dasar bagi pembentukan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) yang merdeka pada tanggal 17 Agustus 1945. Meskipun begitu, proses perjuangan kemerdekaan Indonesia masih berlanjut hingga pengakuan kedaulatan Indonesia oleh Belanda pada tahun 1949.
a. Hasil Sidang BPUPKI Pertama
Sidang BPUPKI pertama yang diadakan pada tanggal 29 Mei - 1 Juni 1945 membahas dasar negara Indonesia. Sidang ini memutuskan untuk menggunakan Pancasila sebagai dasar negara meskipun belum ditetapkan secara resmi. Pada sidang ini, tiga tokoh Indonesia yaitu Muhammad Yamin, Prof. Dr. Mr. Soepomo, dan Ir. Soekarno, mengusulkan dasar negara masing-masing.
Muhammad Yamin mengusulkan dasar negara yang terdiri dari 5 asas, yaitu Ketuhanan Yang Maha Esa, Persatuan Kebangsaan Indonesia, Rasa kemanusiaan yang adil dan beradab, Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan, dan Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
Sementara itu, Prof. Dr. Mr. Soepomo mengusulkan dasar negara yang terdiri dari 5 asas, yaitu Persatuan, Kekeluargaan, Keseimbangan lahir dan batin, Musyawarah, dan Keadilan sosial. Ir. Soekarno mengusulkan dasar negara yang terdiri dari 5 asas, yaitu Kebangsaan Indonesia, Internasionalisme atau perikemanusiaan, Mufakat atau demokrasi, Kesejahteraan sosial, dan Ketuhanan Yang Maha Esa.
Setelah diskusi, sidang BPUPKI pertama menyepakati untuk menggunakan Pancasila sebagai dasar negara Indonesia yang akan digunakan pada masa yang akan datang. Namun, penggunaan Pancasila sebagai dasar negara belum ditetapkan secara resmi pada saat itu.
Piagam Jakarta, yang dihasilkan oleh Panitia Sembilan pada 22 Juni 1945, kemudian mengambil rumusan Pancasila sebagai dasar negara. Piagam Jakarta ini dianggap sebagai tonggak penting dalam sejarah Indonesia dan menjadi dasar dalam pembentukan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia pada tanggal 18 Agustus 1945.
b. Piagam Jakarta
Piagam Jakarta adalah hasil rumusan Panitia Sembilan yang dihasilkan pada tanggal 22 Juni 1945, setelah sidang BPUPKI pertama yang membahas dasar negara Indonesia. Panitia Sembilan merupakan kepanitiaan kecil bentukan BPUPKI yang terdiri dari sembilan orang yang merumuskan kembali hasil sidang BPUPKI I berupa sumbangan-sumbangan pemikiran para pembicara.
Anggota Panitia Sembilan dianggap mewakili golongan kebangsaan dan golongan Islam, dan antara lain terdiri dari Soekarno, Moh. Hatta, Muh. Yamin, Ahmad Soebardjo, A.A. Maramis, H. Agus Salim, Abikoesno Tjokrosoejoso, K.H. Abdul Kahar Muzakir, dan K.H. Wachid Hasjim.
Rumusan yang dinamai Muhammad Yamin sebagai Piagam Jakarta (Jakarta Charter) memuat rumusan Pancasila, yaitu Ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya, Kemanusiaan yang adil dan beradab, Persatuan Indonesia, Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, dan Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
Piagam Jakarta dianggap sebagai tonggak penting dalam sejarah Indonesia karena menjadi dasar dalam pembentukan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia pada tanggal 18 Agustus 1945. Pada tanggal tersebut, Piagam Jakarta diresmikan dan menjadi dasar bagi Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) yang merdeka.
c. Hasil Sidang kedua BPUPKI
Sidang BPUPKI kedua diadakan pada tanggal 10-17 Juli 1945 dengan tujuan untuk membahas bentuk negara dan rancangan Undang-Undang Dasar (UUD). Pada sidang ini, dibentuk Panitia Perancang UUD yang menyetujui Rancangan Preambul, yaitu Piagam Jakarta, yang sudah ditandatangani pada tanggal 22 Juni 1945.
Panitia Perancang UUD juga membentuk Panitia Kecil pada tanggal 11 Juli 1945 yang bertugas menyempurnakan dan menyusun kembali rancangan UUD yang sudah disepakati. Pada tanggal 13 Juli 1945, Panitia Perancang UUD membahas hasil kerja Panitia Kecil atau Panitia Sembilan.
Hasil sidang BPUPKI kedua adalah pengesahan rumusan dasar negara dan rancangan UUD yang menjadi landasan bagi berdirinya negara Indonesia merdeka. Sidang kedua BPUPKI juga menerima hasil kerja 23 anggota Panitia Pembela Tanah Air dan 23 anggota Panitia Soal Keuangan dan Ekonomi.
Pada tanggal 14 Juli 1945, Panitia Perancang UUD dari BPUPKI melaporkan hasil kerja berupa rancangan pernyataan Indonesia merdeka atau Declaration of Independence. Pernyataan ini diambil dari tiga alinea pertama Piagam Jakarta. Lalu, dihasilkan juga rancangan pembukaan UUD yang konsepnya diambil dari alinea keempat Piagam Jakarta yang memuat dasar negara.
Perbedaan terletak pada kalimat 'Ketuhanan dengan menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya' yang diganti menjadi 'Ketuhanan Yang Maha Esa' karena bangsa Indonesia memeluk agama yang beragam. Perumusan dasar negara pun berakhir di sidang BPUPKI kedua.
Namun, Jepang membubarkan BPUPKI setelah sidang kedua karena menganggap bangsa Indonesia terlalu cepat memproklamasikan kemerdekaan. Sebagai gantinya, dibentuk Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) atau Dokuritsu Junbi Inkai yang akan bersidang tiga kali pada 18, 19, dan 22 Agustus 1945 setelah proklamasi kemerdekaan Indonesia.
Kontribusi BPUPKI terhadap Kemerdekaan Indonesia
BPUPKI adalah badan yang sangat berperan dalam menyusun dasar negara dan konstitusi untuk Indonesia merdeka. Kontribusi BPUPKI sangat besar dalam proses kemerdekaan Indonesia, karena hasil sidangnya menjadi dasar bagi proklamasi kemerdekaan Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945.
BPUPKI juga membuka peluang bagi partisipasi seluruh elemen masyarakat Indonesia dalam proses membangun Indonesia. Selain itu, keberhasilan BPUPKI dalam membentuk dasar negara dan konstitusi juga menjadi inspirasi bagi bangsa-bangsa lain di Asia dan Afrika yang sedang berjuang untuk meraih kemerdekaan.
Kesimpulan
Dari informasi di atas, dapat disimpulkan bahwa Badan Penyelidik Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI) didirikan pada tahun 1945 untuk membahas usaha-usaha persiapan kemerdekaan Indonesia. Anggota BPUPKI terdiri dari tokoh-tokoh nasional dari berbagai latar belakang, seperti politisi, ulama, tokoh masyarakat, dan lain-lain.
Sidang BPUPKI terdiri dari dua kali pertemuan, yaitu sidang BPUPKI pertama pada tanggal 29 Mei - 1 Juni 1945 yang membahas dasar negara Indonesia, dan sidang BPUPKI kedua pada tanggal 10-17 Juli 1945 yang membahas bentuk negara dan rancangan Undang-Undang Dasar (UUD).
Hasil dari sidang-sidang BPUPKI tersebut menjadi dasar bagi pembentukan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) yang merdeka pada tanggal 17 Agustus 1945. Dalam sidang BPUPKI pertama, disepakati bahwa dasar negara Indonesia adalah Pancasila.
Sementara itu, dalam sidang BPUPKI kedua, dibentuk Panitia Perancang UUD yang menyetujui Rancangan Preambul, yaitu Piagam Jakarta, yang sudah ditandatangani tanggal 22 Juni 1945. Hasil dari sidang BPUPKI kedua diakhiri dengan diterimanya hasil kerja 23 anggota Panitia Pembela Tanah Air dan 23 anggota Panitia Soal Keuangan dan Ekonomi.
Dengan dibentuknya BPUPKI, Indonesia semakin mendekati kemerdekaannya dari penjajahan Belanda. Hasil dari sidang-sidang BPUPKI menjadi tonggak penting dalam sejarah Indonesia karena dijadikan dasar bagi pembentukan NKRI yang merdeka pada tanggal 17 Agustus 1945. Meskipun begitu, proses perjuangan kemerdekaan Indonesia masih berlanjut hingga pengakuan kedaulatan Indonesia oleh Belanda pada tahun 1949.
FAQs
1. Apa itu BPUPKI?
BPUPKI adalah singkatan dari Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia, yang didirikan pada bulan Juni 1945.
2. Siapa yang memimpin sidang BPUPKI?
BPUPKI beranggotakan 67 orang yang diketuai oleh Dr. Kanjeng Raden Tumenggung (K.R.T.) Radjiman Wedyodiningrat dengan wakil ketua Ichibangase Yosio (orang Jepang) dan Raden Pandji Soeroso.r.
3. Apa yang dibahas dalam sidang BPUPKI?
Sidang BPUPKI membahas pembentukan dasar negara dan konstitusi untuk Indonesia merdeka.
4. Kapan hasil sidang BPUPKI diresmikan?
Hasil sidang BPUPKI diresmikan pada tanggal 22 Juni - 1 Juli 1945.
5. Sebutkan Rumusan Dasar Negara dari Soekarno?
- Kebangsaan Indonesia
- Internasionalisme atau perikemanusiaan
- Mufakat atau demokrasi
- Kesejahteraan sosial
- Ketuhanan Yang Maha Esa
6. Sebutkan Rumusan Dasar Negara dari Muh. Yamin secara Tertulis?
- Ketuhanan Yang Maha Esa
- Persatuan kebangsaan Indonesia
- Rasa kemanusiaan yang adil dan beradab
- Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan
- Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia
7. Sebutkan Rumusan Dasar Negara dari Soepomo?
- Persatuan
- Kekeluargaan
- Keseimbangan lahir dan batin
- Musyawarah
- Keadilan sosial
8. Apa pengaruh hasil sidang BPUPKI terhadap masa depan Indonesia?
Hasil sidang BPUPKI memiliki pengaruh yang besar terhadap masa depan Indonesia, seperti proklamasi kemerdekaan, pembentukan negara, dan penetapan Pancasila sebagai dasar negara Indonesia.
